Masa Depan Proyek Mercusuar Jokowi

Oleh: Supriyanto Martosuwito, mantan wartawan yang kini menjadi anggota Komisi II DPR-RI dari Partai Gerindra.

Presiden Jokowi layak cemas pada siapa yang akan menggantikan dirinya di Istana Merdeka, setelah dia mengakhiri dua periode jabatannya, pada Oktober 2024 mendatang. Sehingga dia perlu memberi kode kriteria siapa saja penggantinya. Sebab dia meninggalkan banyak proyek infratruktur dan mercusuar yang harus dilanjutkan.

Sejauh ini, capres Anies Baswedan yang sangat ambisius menyeberang dari kantor Balai Kota di Jl. Merdeka Selatan ke Istana Negara di Jl. Merdeka Utara, tak bisa diharapkan.

Sebagaimana terlihat di DKI Jakarta, dia mengganjal, mengabaikan dan mengandaskan proyek strategis gubernur sebelumnya, Ahok BTP, sekedar dendam politik, gengsi atau “kegenitan”. Aplikasi ‘Clue’ hangus. Petugas warna warni yang menjaga kebersihan Jakarta menghilang.

Terowongan BKT di Jatinegara terhenti, membuat banjir ibukota makin parah. Layanan di kelurahan dan kecamatan merosot lagi. Pemangkasan dan penggelembungan anggaran terjadi gila gilaan.

Perilaku politik suka ngganjal dan penuh dendam itu, boleh jadi akan berlanjut di level nasional, tak ragu membatalkan proyek proyek yang dicanangkan Jokowi.

Bisa sebagian saja, atau bisa semua proyek yang ada.

Selain motif dendam politik, juga ungkapan rasa rendah diri yaitu rasa diri “tidak kreatif” jika sekedar menjadi penerus, pelaksana proyek proyek pejabat sebelumnya. Atau sekadar menonjolkan ego di benak Anies sendiri, selain hasutan para pendukung dan bohirnya.

PENGAMAT politik yang paling integritas pun meyakini, jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, maka proyek ibukota yang baru di Kalimantan Timur (IKN) akan ditunda atau digagalkan.

Dengan menunjuk nama yang disukai di Mahkamah Konstitusi, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang sudah disahkan menjadi UU IKN bisa dibatalkan oleh MK.

Konon, MK bisa menggunakan instrumen kewenangannya sebagai ‘Penjaga Konstitusi’ (The Guardian of the Constitution) maupun sebagai ‘Penafsir Konstitusi’ (The Sole Interpreter of the Constitution).

Anies bukan Jokowi yang berani mengambil resiko politik untuk infrastuktur yang berdampak 20-30 tahun ke depan. Dia “pemain jangka pendek”, yang menggarap kerja lima tahunan ke depan – demi pemilu berikutnya, selain berorientasi pada pendukungnya sendiri. Bagi bagi jabatan seperti TGUPP di ibukota dan hibah hibah kepada ormas pendukung.

JOKOWI, sama sama kita tahu, sangat gencar membangun infrastruktur yang meliputi jalan tol, jalan non tol, bandara, pelabuhan, bendungan, hingga irigasi. Bahkan di kawasan terpencil, pelosok, yang tak menguntungkan dari segi politik dan perolehan suara.

Nyaris tak mempertimbangkan untung rugi ekonomi dan politik, Jokowi gencar membangun infrastruktur di berbagai pelosok yang diyakini merupakan fondasi bagi pengembangan ekonomi di wilayah itu, dan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain di masa depan.

Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR per September 2022, yang dikutip laman bisnis.com, secara kumulatif total jalan tol yang beroperasi sejak 1978-2022 yaitu sebanyak 69 ruas dengan panjang 2.550,53 km di berbagai pelosok negeri.

Sejak 2015-2022 jalan tol beroperasi telah bertambah sepanjang 1.607 km dengan 37 ruas tol. Sementara jalan tol yang tengah dalam konstruksi sebanyak 31 tol yang mencakup Trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera.

Di bidang transportasi udara, tercatat sebanyak 29 bandara telah dibangun di era Jokowi.

Sebanyak 19 proyek bandara selesai, sebelum tahun 2024 yang mencakup 10 bandara baru dan 9 bandara eksisting, merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) hingga 2024.

Di bidang pertanian, mengejar program swa sembada, pemerintahan Jokowi juga cukup masif dalam pembangunan bendungan. Ada tiga (3) bendungan yang selesai dibangun pada era Jokowi. 18 bendungan yang konstruksinya dimulai pada era SBY, dan 12 bendungan baru sejak Jokowi menjabat. Pada sisa akhir tahun 2022 ini, Kementerian PUPR sebagai pengelola menargetkan 9 bendungan rampung. Ditargetkan ada 27 bendungan lagi hingga 2024.

Di jalur transportasi laut, sejak tahun 2015 Jokowi tercatat telah membangun 27 pelabuhan baru per 2021. Awal tahun ini, dia meresmikan 7 pelabuhan beserta 4 kapal motor penyebrangan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Infrastuktur lain yang dibangun di era Jokowi yaitu di sektor pembangunan daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Tercatat sepanjang 316.590 km jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa lainnya yaitu 1.597.539 meter jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.

Sebagian besar infrastuktur yang dibangun minim pemilih, bahkan pernah menjadi lokasi dimana dia kalah dalam perolehan suara Pilpres 2019. Jokowi tak peduli. Tetap membangun.

Tapi bagaimana dengan capres berikutnya?

Jokowi dan kita semua memang layak cemas. (*)