Wabup Garut Minta PT KAI Bangun Jalur KA Baru

Stasiun Cibatu, Garut (keretaapi.info)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta untuk membuat jalur rel baru di Kabupaten Garut. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dalam mewujudkan program pengaktifan kembali kereta api (KA) jurusan Cibatu-Garut Kota di Kabupaten Garut.

"Usulan rel baru itu untuk menghindari konflik dari warga yang menolak rencana tersebut. Saya usulkan itu misalnya di daerah yang sudah padat dibuat jalur baru," kata Helmi Budiman di Pendopo Kabupaten Garut, Rabu 31 Oktober 2018.

Menurut Helmi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI sudah merencanakan akan mengaktifkan kembali jalur rel jurusan Cibatu-Garut Kota, untuk menunjang kebutuhan transportasi massal di Garut.

Dia mengatakan, program pemerintah provinsi itu bagus karena akan mendongkrak berbagai potensi daerah termasuk perekonomian di Garut.

"Program itu dapat mendorong perekonomian di Garut," ujarnya seperti dilansir dari Kantor Berita Antara.

Namun upaya mewujudkan program itu, perlu mempertimbangkan masyarakat yang terdampak, terutama yang tinggal di tanah milik PT KAI atau sekitar rel kereta api. Dia menyarankan, khusus di jalur kereta yang sudah padat penduduk sebaiknya tidak dibuka. Pihak PT KAI, lanjutnya, dapat mencari lahan lain untuk membuka jalur baru kereta api.

"Di jalur-jalur padat bikin jalur baru dan kami lebih setuju, dan akan memperkecil konflik, mudah-mudahan bisa seperti itu," ucapnya.

Terkait nanti status lahan PT KAI tersebut, bisa dijual ke masyarakat atau solusi lain, misalnya menukar lahan.

"Nanti kita urus, bisa ditukar guling atau dijual ke masyarakat," katanya.

Kompensasi

Sebelumnya, PT KAI dan Pemprov Jabar akan mengaktifkan jalur rel kereta api dari Stasiun Cibatu menuju Stasiun Garut yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2019.

Namun rencana pemerintah itu mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di tanah milik PT KAI, mereka bahkan menggelar aksi ke DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasi penolakan program tersebut.

Mengenai hal ini, Helmi menyatakan Pemprov Jabar akan memberikan kompensasi untuk warga yang terdampak pembangunan reaktivasi jalur KA di Kabupaten Garut. Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak menyiapkan dana kompensasi.

"Kompensasi pernah dibicarakan, pernah disampaikan oleh PT KAI atau Pak Gubernur," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Garut saat ini belum bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengaktifan kembali jalur KA tersebut.

"Pemda bukan masalah bisa tidak bisa (menyiapkan anggaran), tapi lihat dulu mekanismenya," ucapnya.

Ia mengungkapkan Gubernur Jabar sedang mempersiapkan persoalan kompensasi tersebut. Sementara untuk hasilnya pemerintah daerah belum mendapatkan informasi.

"Yang memutuskan (kompensasi) gubernur, kita belum dikasih tahu hasil keputusannya," katanya. (pikiranrakyat.com)