Menerima Estafet Keketuaan ASEAN

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat menghadiri Upacara Pembukaan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jumat, 11 November 2022. [istimewa]

Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. 

Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 di Hotel Sokha Phnom Penh, Ahad, 13 November 2022. Secara simbolis, Presiden RI Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN. “Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujarnya.

Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. “ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” kata Jokowi.

Jokowi berharap ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan supaya ASEAN mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Pada 2045, ASEAN ditargetkan lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.

Menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2023, kepemimpinan Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan. Jokowi mendorong negara-negara yang masuk dalam kawasan ASEAN dan Cina sebagai negara mitra komprehensif strategis agar dapat memastikan krisis  global yang tengah terjadi saat ini tidak menjalar ke negara-negara di kawasan terkait.

Dengan lebih dari 2 miliar penduduk, upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan Cina. Ketahanan pangan kawasan pun harus menjadi prioritas utama.

Tantangan lain adalah penyelesaian krisis Myanmar. Indonesia saat ini kecewa dengan pemerintah junta militer di Myanmar yang tidak membuat kemajuan signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin. Sebaliknya, situasi di negara tersebut semakin memburuk. Namun, Jokowi mengatakan situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan atau kerja sama ASEAN.

Indonesia menegaskan kembali posisinya, untuk tidak mengizinkan perwakilan politik dari Myanmar untuk mengikuti KTT ASEAN. Myanmar juga tidak diizinkan menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Sumber: setkab.go.id