MoU Menuju One Single Identity

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Djoko Setiadi dengan MoU yang mereka tandatangani, 19 November 2018. [puspenkemendagri]

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Djoko Setiadi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin, 19 November 2018.

Mendagri menyampaikan, MoU ini diharapkan terealisasinya program single identity number. Selain itu,“MoU Kemendagri dengan BSSN ini sangat penting (karena) menyangkut Pileg dan Pilpres dan keperluan Kementerian/Lembaga serta kepentingan masyarakat lainnya,” kata Mendagri.

“Data dari sekitar 263 juta penduduk Indonesia bisa diiakses jika ada ijin dan Mou. Sebagai contoh kemarin Kemendagri membantu Inafis Polri di RS Kramat Djati mengidentifikasi korban Lion Air JT 610. Ternyata, banyak ditemukan  penumpang yang membeli tiket tidak menggunakan nama lengkap apalagi mencantumkan NIKnya. Mudah diidentifikasi, itu salah satu contohnya,” kata Tjahjo lagi.

Lebih lanjut, ia juga mengharapkan paling lambat tahun depan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sudah memiliki single identity number (SIN) dengan NIK yang bisa diakses untuk keperluan apapun. “Kami sudah bekerjasama dengan K/L, swasta, dan lembaga lainnya. Kami proaktif dengan semua lembaga yang ada dan harus didukung juga dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga,” kata Mendagri.

Dengan adanya SIN, setiap perubahan data kependudukan – seperti menikah, pindah alamat, mendapat ijazah atau gelar pendidikan -- warga bisa memperbaharuinya tanpa ada perubahan NIK. “Prinsipnya data dari Kemendagri fix. Kemendagri tak mungkin mengeluarkan NIK baru,” kata Tjahyo. “Faktor keamanan kami jamin. Tak mungkin Ditjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan NIK baru atau ganda,” tanda dia. 

Karena itu, masih kata Mendagri, pihaknya terus mendorong melengkapi database kependudukan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini jumlahnya sekitar 263 juta. “Kemendagri terus merapikan data kependudukan dengan selalu bekerjasama dengan K/L lainnya. Karenanya, soal data kependudukan ini harus didukung semua pihak”, pungkas Mendagri.

Puspa Kemalawangi