Breaking News

Tanggapan Marcus untuk Amin

Martin Meitzner, doktor ilmu politik yang memusatkan perhatian ilmiahnya ke Indonesia. Master politiknya diraih di ANU mengenai kerusuhan Ambon.

Ketika Burhanuddin Muhtadi dan saya menulis sepotong analisis data survei tentang sikap pluralis dalam NU, kami berharap bahwa sebagian besar aktivis NU akan menyukainya. Dalam artikel tersebut, kami menyajikan data yang menunjukkan bahwa pengikut NU umumnya tidak lebih toleran daripada Muslim Indonesia lainnya. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa gagasan NU sebagai suar pluralisme - yang dipromosikan oleh NU sendiri dan beberapa sarjana Barat yang bersahabat - adalah "mitos".

Memang, responsnya cepat. Ada beberapa tuduhan yang lebih menghibur - antara lain, bahwa Burhan adalah seorang agen HMI yang terlibat dalam penggulingan Gus Dur, dan karena itu bagian ini tidak mengejutkan. Yang lain, seperti Amin Mudzakkir, telah menawarkan kritik yang bijaksana. Namun kemarin, seorang aktivis NU yang disegani dan pejabat negara menuduh saya sebagai seorang rasis (saya berasumsi Burhan juga harus rasis, tapi itu tidak dijelaskan). Saya memiliki kulit yang tebal, dan saya mendukung diskusi yang kuat, tetapi tuduhan rasisme - terutama dalam iklim saat ini - memerlukan tanggapan khusus.

Klaim rasisme aktivis NU didasarkan pada gagasan bahwa kami memaksakan definisi pluralisme pada NU yang diilhami oleh gagasan superioritas Barat. Itu akan menjadi garis yang menarik, jika bukan karena fakta bahwa langkah-langkah survei yang kami gunakan dikembangkan oleh orang Indonesia, dan diterapkan oleh Wahid Institute juga dalam survei pada 2016 dan 2017. Kami juga memiliki seluruh bagian dalam artikel tentang bagaimana kami mengembangkan definisi pluralisme kami dari definisi NU sendiri. Kami secara eksplisit merujuk pada Said Agil Siraj, ketua NU, yang menyatakan bahwa setiap orang Indonesia, terlepas dari agama mereka, harus memiliki hak yang sama di bawah konstitusi. Ini adalah prinsip inti pluralisme yang kami gunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur pluralisme di NU - bukan gagasan liberalisme Barat.

Dalam survei kami, kami menemukan - misalnya - bahwa 54 persen pengikut NU menentang rumah ibadah non-Muslim di lingkungan mereka. Ini jelas tidak berarti bahwa semua pengikut NU berada dalam kategori ini - tetapi itu berarti bahwa ada aliran yang cukup besar (pada kenyataannya, mayoritas) di antara pengikut NU yang menolak apa yang kami anggap sebagai ide inti pluralisme - yaitu toleransi terhadap konstitusi hak untuk mempraktikkan agama sendiri. Aktivis NU yang disebutkan di atas mengatakan bahwa keberatan semacam itu tidak masalah selama orang yang menolak rumah ibadah non-Muslim tidak menyerang mereka. Kami mohon berbeda. Pluralisme, dengan standar apa pun, lebih dari tidak adanya kekerasan terbuka.

Sikap aktivis NU bahkan lebih menarik karena ia berpartisipasi dalam presentasi hasil survei sebelumnya yang menggunakan ukuran yang persis sama. Bukan saja dia kemudian tidak keberatan dengan langkah-langkah ini, tetapi menyatakan persetujuan yang kuat dengan temuan. Temuan ini - diterbitkan dalam 3 artikel yang ditulis Burhan dan saya pada 2018 dan 2019 - menunjukkan meningkatnya intoleransi agama sebagai hasil dari gerakan anti-Ahok. Yang terpenting, kami tidak merinci hasil yang dicapai oleh organisasi keagamaan pada waktu itu. Artikel kami tahun ini adalah yang pertama untuk melakukan itu, dan saat analisis difokuskan pada NU, aktivis NU yang disebutkan di atas menyatakan kemarahan tentang dugaan rasisme dalam langkah-langkah survei.

Kami mengakui, tentu saja, bahwa karya kami keras dan keras dalam bahasanya. Ini disengaja, karena kami ingin artikel itu berfungsi sebagai koreksi terhadap kelembutan NU yang sering diperlakukan dalam banyak beasiswa domestik dan internasional. NU adalah organisasi yang kuat - anggotanya memegang wakil presiden, beberapa kementerian dan berbagai posisi kunci provinsi dan bupati. Ini melatih pengaruh politik, sosial dan agama yang luar biasa. Bukan kelompok minoritas yang tertekan yang perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati. Beasiswa kritis harus persis seperti itu: kritis, dan perlu jelas dalam bahasanya, khususnya ketika menyangkut pemegang kekuasaan. Jadi, ketika aktivis NU terkemuka lainnya menemukan karya kami "sombong", kita bisa hidup dengan itu.

Namun tuduhan rasismelah yang kami anggap membingungkan dan tidak pantas. Menggunakan palu rasisme menghancurkan fondasi untuk debat akademik yang tepat. Tanpa identifikasi yang jelas tentang isu-isu pasti yang oleh aktivis NU tersebut dianggap tidak dapat diterima (selain itu NU digambarkan sebagai kurang pluralis daripada yang diperkirakan), sulit untuk datang ke debat yang bermanfaat tentang masalah ini. Burhan dan saya sadar bahwa ada banyak masalah metodologis dan substantif yang dapat dikritik dalam artikel kami - beberapa di antaranya kami bahas dalam proses peer-review. Pasti ada kekurangan yang mungkin ingin diambil dan dikembangkan oleh para sarjana lain dalam bentuk sanggahan atau artikel di masa depan. Tentang beasiswa itulah: jika Anda tidak suka dengan apa yang Anda lihat, tuliskan balasan. Saya telah menawarkan opsi ini kepada aktivis NU yang bersangkutan, dengan publikasi terjamin di New Mandala, dan saya harap dia akan mengambilnya. Mari kita kembali ke meja debat akademik dan fokus pada isu-isu konkret daripada penghinaan.

No comments