REKSANEWS

Pengawasan terhadap berjalannya Pemilu perlu adanya koordinasi di antara stakeholder pesta demokrasi tersebut. Baik berupa tokoh masyarakat, ormas, maupun lembaga lainnya.  

Ihwal koordinasi itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, di Warkop Tanadoang, Jalan S. Parman, Selayar. Sabtu, 12 November 2022. 

Selain Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan DR. Azry Yusuf., SH., M.H dan Ketua Bawaslu Selayar Suharno, S.H; acara tersebut juga dihadiri Komisione Bawaslu Selayar Abdul Kadir, S.T., M.M dan Pjs Pasi Intel Kodim 1415/Selayar Letda Inf.Ramoddin. Selain itu, tampak hadir pula Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Selayar Irmansyah Asfari, SH dan Kast Reskrim Polres Selayar Iptu Nurman Matata, S.H.

Dalam kesempatan itu Ketua Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Selayar Suhan Untung menjelaskan, Marilah kita untuk nantinya menyimak materi yang disampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Rakor Gakkum Pidana Pemilu demi memudahkan tugas -tugas kedepannya dalam menghadapi Pemilu 2024. Ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat kala menghadiri rapat sejenis di tingkat provinsi, Oktober lalu, kegiatan ini pada hakekatnya untuk menyamakan persepsi di antara stakeholder Pemilu 2024. "Terutama, untuk melakukan langkah pencegahan terkait dengan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Termasuk dengan kemungkinan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis,"kata Abdul Hayat.

"Itulah kita duduk bersama menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu bersama stakeholder, makanya judulnya tadi itu bersama masyarakat ikut memantau dan seterusnya," tandas dia.

Abdul Hayat juga mengungkapkan, dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan stakeholder terkait. Karenanya, kata Abdul Hayat, diharapkan adanya komunikasi berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. "Semuanya dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegaha," kata dia.

"Kita berharap, dengan adanya komunikasi berjenjang  ini setiap persoalan yang muncul bisa diatasi dengan baik dan cepat. Karena kalau tidak diputuskan cepat itu akan menjadi masalah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi mengungkapkan, rapat koordinasi seperti ini merupakan salah satu upaya memaksimalkan penanganan terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. "Kami dari Bawaslu melakukan langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Kalau ini terkendali maka pelanggaran akan semakin ringan," ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir, kata Arumahi, di masa non tahapan Pemilu, pihaknya terus melakukan kegiatan pencegahan, bahkan melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. "Kita melakukan kegiatan sosialisasi yang sifatnya pencegahan. Kami sudah masuk ke sekolah, di kelas 2 dan kelas 3 SMA/SMK dalam bentuk kegiatan Go to School. Betapa pentingnya pemilih pemula dalam berpartisipasi ikut mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Dalam diskusi ini kami lebih banyak membahas masalah politik uang," terangnya.

Arumahi menuturkan, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke tingkat perguruan tinggi yang dikemas dalam kegiatan Goes To Campus. "Ini dilakukan, karena mahasiswa kerap tidak peduli dengan pelaksanaan pemilu tapi kritis terhadap kinerja kepala daerah dan legislatif," kata Arumahi. 

Dari pantauan reksanews,  rapat koordinasi di Selayar ini berjalan alot. "Untuk semantara, marilah kita simak dulu materi-materi yang disampaikan dalam rakor ini," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Selayar Suhan Untung.

Nur Qamar (Selayar)