Sekolah Rakyat atau Anggaran yang "Disekolahkan"?

Anggaran untuk pendidikan rakyat miskin atau mengatas namakan rakyat miskin untuk menghabiskan anggaran?!

Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan anggaran pendidikan APBN 2025 telah terealisasi Rp 76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6 persen dari pagu APBN senilai Rp 665 triliun. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan tetap menjaga 20 persen anggaran pendidikan.

Daripada membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi instan yang mengatas namakan rakyat miskin, pemerintah lebih baik memfokuskan terhadap perbaikan dan revitalisasi sekolah negeri yang jumlahnya sudah banyak dengan memastikan program lama seperti mengoptimalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah, sehingga benar-benar tepat sasaran kepada rakyat miskin bukan anak pejabat yang pura-pura miskin. 

Lalu memastikan bahwa sekolah negeri yang sudah ada mau menerima, mendidik, dan membina siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam dengan kualitas yang baik tidak mendiskreditkan antara anak si kaya dan si miskin apalagi yang pura-pura miskin. 

Selain itu cara untuk menjaring siswa miskin dan miskin ekstrem calon Sekolah Rakyat juga belum jelas seperti apa, apakah harus mempunyai keterangan sebagai rakyat miskin atau yang termasuk bagian dari yang terdaftar sebagai program keluarga harapan atau seperti apa? Kalau memang iya, bagaimana nasib anak-anak jalanan dari keluarga miskin yang tidak masuk dalam database kependudukan dan tidak memiliki data?  Apakah mereka tidak berhak mengenyam pendidikan? Apakah mereka tidak layak menerima kehidupan yg lebih baik? Tentunya tidak seperti itu.

Diakui atau tidak mereka adalah bagian dari bangsa ini, bagian dari secercah harapan generasi penerus bangsa yang juga harus diperlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama di atas bumi pertiwi ini, karena salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.